Minggu, 21 Agustus 2016

Wacana Revisi PP 99 Permudah Koruptor Dapat Remisi

Tags



       Baru-baru ini menyeruak wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinilai tak relevan.
       Pihak pemerintah memberi alasan jika latar belakang direvisinya PP tersebut adalah karena kondisi lapas yang sudah kelebihan kapasitas.
       Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, hal ini menyebabkan lapas rentan kerusakan.
       Salah satu advokat Ifdhal Kasim menilai jika argumen tersebut tidak relevan.
       “Argumennya tidak relevan, Kapasitas berlebih dengan revisi PP 99 tidak ada relasinay” kata Ifdhal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng Jakarta.
       Ia juga menuturkan kalau saat ini 70 persen penghuni lapas adalah para narapidana dalam kasus narkotika, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi hanya berkisar 1,9 persen.
       Dalam sebuah draf revisi untuk PP 99, ketentuan mengenai Justice Colaborator (JC) yang berlaku sebagai syarat remisi untuk pelaku tindak kejahatan korupsi, terorisme dan narkotika akn dihilangkan.
          JC merupakan seorang pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukumuntuk membongkar keterlibatan pelaku lain. Jika hal ini benar terjadi, maka penghilangan JC sebagai syarat mendapat remisi bagi koruptor akan mengendurkan upaya pemberantasan sejumlah kasus korupsi.
       Sebelumnya, pelaku korupsi hanya akan mendapatkan remisi jika bersedia menjadi seorang JC.
      

PolisiOnline.net adalah Situs Perlawanan Terhadap Kejahatan Internet (Cyber Crime) yang dipersembahkan oleh RIZALmedia. Hubungi : Kontak PolisiOnline.net.


EmoticonEmoticon