Rabu, 25 Desember 2013

Tips Menghindari Kejahatan Transaksi Elektronik

Tags
Lindungi Uang Anda!

Kemajuan teknologi berdampak positif pada mudah dan cepatnya melakukan transaksi perbankan. Saat ini Anda dapat melakukan transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja, melalui internet (e-banking), telepon selular (m-banking), telepon (phone banking), ataupun lewat sms (sms-banking). Di satu sisi, hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan transaksi keuangannya, tetapi di sisi lain dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

Modus Operandi Kejahatan Perbankan dan Cara Menghindarinya

Agar Anda terlindungi dalam melakukan transaksi perbankan, pastikan Anda mengetahui beberapa modus operandi kejahatan perbankan:


1. Penipuan lewat telpon.

Dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menelepon Anda dan mengabarkan Anda mendapat hadiah, keluarga mengalami musibah atau menyatakan minat atas barang yang Anda iklankan. Berdasarkan hal tersebut si penelepon akan "memandu" Anda untuk menuju ATM dan menuntun Anda mengikuti instruksi penelpon.

Cara Menghindarinya:

Cek dahulu identitas penelepon. Segera tutup telepon dan lakukan pengecekan atas informasi yang Anda terima. Pada umumnya perusahaan penyelenggara undian tidak meminta pemenang untuk mentransfer sejumlah dana kepada perusahaan penyelenggara.
Jika Anda menerima telepon yang mengabarkan bahwa keluarga Anda mengalami musibah, jangan panik dan jangan mengikuti perintah penelepon. Tanyakan indentitas penelepon dan lakukan pengecekan.
Jika Anda memasang iklan untuk menjual atau menyewakan aset Anda, hati-hati terhadap penelepon yang sangat mudah untuk setuju dengan harga yang Anda tawarkan kemudian berjanji untuk mentransfer sejumlah uang sebagai "tanda jadi atau uang muka". Jangan terlena oleh kata-kata si penelepon apalagi jika kemudian Anda diminta untuk menuju ATM untuk mengecek saldo Anda. Segera tutup telepon Anda untuk menghindari dari penipuan semacam ini.


2. Penipuan lewat email.

Ada kalanya Anda menerima email yang seolah-olah berasal dari bank dan kelihatannya asli. Dalam modus ini pelaku kejahatan meminta Anda memasukkan nomor rekening, dan nomor PIN. Cara lainnya adalah membuat website alamat bank Anda yang seolaholah asli tetapi sebenarnya adalah website palsu. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor rekening dan nomor PIN Anda dalam website ini dengan "alasan" untuk pengkinian data pribadi Anda.

Cara Menghindarinya :
Jangan pernah membalas email yang meminta Anda memasukkan nomor rekening (atau user-id) dan nomor PIN. Tidak mungkin bank Anda meminta data pribadi melalui email karena bank sudah memiliki informasi tersebut. Jika Anda masuk ke website bank Anda untuk melakukan transaksi perbankan, pastikan alamat website Anda sudah benar dan Anda memiliki prosedur keamanan tambahan seperti token, disamping user-id dan password.


3. Penipuan melalui penawaran investasi dengan imbalan bunga yang sangat tinggi.

Dalam modus ini suatu perusahaan menawarkan investasi dengan janji akan memberikan imbal hasil yang sangat tinggi. Berhati-hatilah dengan penawaran seperti ini karena terdapat sejumlah penawaran yang terbukti tidak dapat memenuhi imbal hasil sebagaimana dijanjikan.

Cara Menghindarinya :
Tanyakan pada diri Anda apakah memang wajar imbalan bunga yang sangat tinggi atas investasi Anda. Lakukan pengecekan terlebih dahulu atas kredibilitas perusahaan yang menawarkan investasi. Yakinkan Anda terlindungi dari sisi hukum sebelum memutuskan untuk melakukan suatu investasi.


4. Penipuan dengan menggunakan kartu kredit di Internet.

Sekarang ini semakin banyak toko atau merchant yang menawarkan produk dan jasa melalui telepon ataupun internet, dengan kemudahan pembayaran menggunakan kartu kredit. Anda hanya diminta untuk menyebutkan nomor kartu kredit, masa berlaku (expiry date) dan 3 (tiga) digit kode rahasia yang tertera di bagian belakang kartu kredit Anda dan transaksi pun terlaksana.

Cara Menghindarinya:
Pastikan Anda mengerti tentang produk dan jasa yang ditawarkan dari toko atau merchant tersebut, serta memahami tentang syarat & ketentuan dari barang atau jasa yang ditawarkan. Jangan berikan nomor kartu kredit, masa berlaku dan 3 (tiga) digit kode rahasia yang terletak di bagian belakang kartu kredit Anda, kepada siapapun sebelum Anda menyetujui manfaat produk dan jasa yang ditawarkan.


5.Pemalsuan nomor telpon call center bank Anda.

Dalam modus ini pelaku kejahatan membuat seolah-olah mesin ATM bank Anda rusak dan kartu Anda tertelan. Karena panik, Anda tanpa sadar akan menghubungi nomor call center "palsu" yang ada di sekitar mesin ATM. Kemudian Anda akan diminta penerima telepon untuk menyebutkan nomor PIN dan dijanjikan bahwa kartu ATM pengganti akan segera dikirimkan. Dengan berbekal PIN dan kartu Anda, pelaku kejahatan akan mengambil uang Anda.

Cara Menghindarinya:
Catat nomor telepon 24 jam dari bank dimana Anda menjadi nasabah. Jika Anda menghubungi nomor tersebut, pada umumnya Anda akan dijawab oleh mesin penjawab otomatis dan diminta untuk memasukkan pilihan jasa tertentu. Anda dapat memilih menu yang langsung terhubung dengan bagian pelayanan nasabah. Jangan pernah memberikan nomor PIN karena bank tidak akan pernah meminta nomor PIN nasabahnya.

Cara menghindari kejahatan perbankan
Pastikan Anda mengetahui nomor call center bank Anda.
Jangan memberikan nomor kartu atau masa berlaku atau tiga angka terakhir di belakang kartu kredit kepada merchant yang tidak Anda ketahui.
Jangan berikan nomor PIN Anda kepada siapapun termasuk kepada petugas bank ataupun orang terdekat Anda.
Jangan memberikan kartu kredit atau kartu ATM Anda kepada pihak lain karena bank tidak pernah meminta kembali kartu Anda.
Apabila Anda mengembalikan kartu kepada bank, pastikan kartu telah Anda potong.
Kartu pembayaran Anda (kartu ATM, debit atau kartu kredit) harus selalu dalam pengawasan Anda.

Tips Menghindari Kejahatan di Tempat Umum

Tags
Simak tips berikut ini agar Anda tidak menjadi korban berikutnya.

Di Kendaraan Umum

  1. Hindari naik kendaraan umum--seperti bus atau angkot--dalam kondisi kosong melompong. Para pencopet biasanya berjaga-jaga di pinggir jalan, mencari kendaraan dengan jumlah penumpang sedikit agar calon korban semakin terpojok. Apalagi kalau jumlah perampok lebih dari satu orang.
  2. Hindari duduk di paling belakang. Dalam beberapa kasus, penodongan kerap terjadi pada penumpang bus yang duduk di bagian paling belakang (kursi panjang). Ini disebabkan aktivitas penodongan tertutup penumpang lain, apalagi saat kondisi bus penuh sesak. Selain itu, penodong dapat dengan mudah keluar dari bus lewat pintu belakang setelah melancarkan aksinya.
  3. Hindari berbicara dengan orang asing, apalagi menerima makanan atau minuman. Banyak korban perampokan yang dihipnotis saat ngobrol atau dibius lewat makanan dan minuman.
  4. Jika Anda melihat seseorang atau sekelompok orang yang mencurigakan di dalam bus, segeralah turun. Lebih baik rugi ongkos yang hanya beberapa ribu rupiah, daripada rugi harta benda lebih besar, apalagi nyawa.


Di ATM

  1. Pilih ATM di dalam boks. Jika terpaksa menggunakan ATM di tempat terbuka, pilih ATM dengan petugas sekuriti atau di tempat ramai agar mudah meminta pertolongan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  2. Cek orang-orang di sekitar Anda, tapi jaga agar gerak-gerik Anda tidak terlihat seolah sedang mengawasi.
  3. Hindari menggunakan ATM sambil melakukan hal lain, seperti menggunakan ponsel, karena dapat menurunkan kewaspadaan.


Di Tempat Parkir

  1. Pastikan kunci kendaraan sudah ada di tangan sebelum menuju tempat parkir. Grasak-grusuk mencari kunci di tempat parkir dapat menurunkan kewaspadaan dan menjadikan Anda sasaran empuk para penodong yang siap membawa lari harta dan kendaraan Anda.
  2. Jika Anda menggunakan mobil, masuklah dengan bokong terlebih dulu, baru kaki. Dengan begini, pandangan Anda akan terarah ke luar dan mengamati kondisi di sekitar Anda. Jika memasukkan kaki terlebih dulu, kepala akan tertunduk dan di saat itulah Anda lengah.
  3. Langsung kunci pintu begitu sudah masuk ke dalam mobil.

Tips Menghindari Kejahatan di Gerai ATM

Tags
Agar kita selalu terhindar dari berbagai tindak kejahatan yang mengancam kita di tempat-tempat penting, seperti di Gerai ATM, Anda perlu memperhatikan beberapa tips berikut ini, dari kami Tim www.satreskrimpolresmalang.com :




  1. Pilihlah mesin ATM yang berada di tempat keramaian, seperti di pusat-pusat perbelanjaan atau kantor-kantor yang menyediakan gerai ATM. Karena di tempat tersebut dilengkapi dengan sekuriti. Lebih aman lagi, dengan menggunakan mesin ATM yang ada di bank tersebut.
  2. Pastikan di mesin tersebut dilengkapi dengan CCTV. Hal ini untuk mengantisipasi apabila Anda menjadi korban di mesin ATM, pelaku bisa dikenali lewat CCTV. Bila perlu, mintalah teman atau kerabat Anda untuk menemani Anda
  3. Hindari penggunaan mesin ATM di tempat-tempat yang sepi. Apabila ada orang yang mencurigakan, sebaiknya batalkan untuk menggunakan ATM
  4. Setelah yakin mesin ATM Anda aman dan bisa digunakan, pastikan orang yang di belakang Anda tidak mengintip ketika Anda memasukkan kartu ATM Anda. Rahasiakan kode Personal Identification Number (PIN) dengan cara menutupinya dengan tangan atau tas.
  5. Hindari pengambilan uang yang berlebih, tariklah uang sesuai kebutuhan Anda. Pelaku biasanya mengincar orang yang membawa uang cash dalam jumlah yang banyak.
  6. Setelah Anda melakukan transaksi, sebaiknya Anda masukkan lagi kartu Anda dan masukkan PIN secara acak yang tidak sesuai dengan PIN Anda, lalu batalkan proses transaksi di ATM. Hal ini untuk menghindari kemungkinan PIN tersebut masih "termemori" di mesin ATM.
  7. Setelah transaksi selesai, jangan lupa untuk mengeluarkan kartu ATM Anda, jangan sampai tertinggal di mesin. Dan jangan lupa untuk menyobek struk transaksi Anda atau bila perlu, bawalah serta struk tersebut. Ini agar orang tidak mengincar kita bila ternyata saldo kita banyak.
  8. Bila kartu ATM Anda mengalami masalah atau tertelan, jangan panik. Segera telepon call center bank Anda. Mintalah call center bank untuk memblokir kartu ATM Anda. Jangan terbujuk orang yang menawarkan bantuan Anda untuk mengeluarkan kartu Anda. Pastikan jangan tinggalkan mesin ATM sebelum yakin pihak bank telah memblokir kartu Anda.
  9. Setelah keluar dari gerai ATM, pastikan Anda tidak diikuti orang

Tips Menghindari Pembobolan ATM

Tags
Beberapa bulan belakangan ini, kita telah dikejutkan dengan pemberitaan dari media massa mengenai banyaknya kasus ”pembobolan” uang nasabah dari beberapa bank melalui mesin ATM. Hal ini dapat terjadi, karena si pelaku tindak kejahatan memanfaatkan ”kelemahan” sistem ATM dan ”situasi” di ruang mesin ATM sebagai sarana dalam melakukan kejahatan.

Tentu saja, setiap pelaku tindak kejahatan yang menggunakan modus kejahatan ini, tidak melakukan kejahatan dengan cara-cara yang umumnya terjadi. Seperti modus kejahatan dengan kekerasan, pemerasan atau dengan cara pemaksaan lainnya, baik secara fisik maupun secara psikis (memberikan rasa takut).

Secara umum, ATM memang telah banyak memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi uang, baik tunai maupun non tunai. Seperti, membayar ketika berbelanja, transfer dana, hingga pada saat melakukan pembayaran listrik, telepon atau kartu kredit dengan cepat, aman dan nyaman.

Walaupun demikian, penggunaan ATM yang merupakan suatu sistem teknologi informasi yang secara khusus masih banyak terdapat kelemahannya, baik dari sistem yang digunakan oleh mesin ATM maupun dari sisi penggunaan mesin ATM itu sendiri, maka sangat dibutuhkan sikap ”kehati-hatian” dalam menggunakan teknologi ATM ini. Hal ini disebabkan, karena teknologi selalu berkembang dengan cepat namun semakin murah, yang mungkin saja menyebabkan hampir setiap orang dapat melakukan pembobolan mesin ATM dengan harga alat pembobol yang murah dan keterampilan yang dimiliki.

Sebenarnya ada beberapa ”modus” kejahatan yang selama ini dapat dilakukan terhadap teknologi ATM ini oleh para pelaku tindak kejahatan, yang sebenarnya juga dapat dilakukan ”pencegahan” terhadap modus-modus yang dilakukan. Seperti:

  1. Tindak kejahatan ATM dengan menggunakan alat skimmer yang dilakukan dengan cara menyalin setiap data yang tersimpan dalam kartu ATM ke sebuah kartu magnetik (Magnetic Card) yang bentuknya mirip dengan kartu ATM yang ada saat ini, dengan cara menempelkan alat skimmer di tempat masuknya kartu ATM untuk menyalin data kartu ATM yang kita miliki. Selain itu, para pelaku juga menempelkan kamera tersembunyi di sekitar mesin ATM untuk merekam PIN yang kita telah ketik pada mesin ATM. Cara untuk menghindari jenis kejahatan kartu ATM dengan menggunakan skimmer ini adalah menutupi dengan tangan pada saat kita mengetik pin, supaya tidak terlihat oleh kamera atau orang disekitar kita. Selain itu, usahakan setelah selesai menggunakan mesin ATM, kita masukan lagi kartu ATM, ketik PIN yang salah dan tekan tombol ”cancel” untuk mengacaukan penyalinan data kartu oleh skimmer.
  2. Tindak kejahatan ATM dengan mengganti nomor call center bank yang asli dengan nomor call center bank yang palsu dan menempelkannya pada sekitar mesin ATM, selain mengganjal tempat keluar masuknya kartu ATM yang mengakibatkan kartu ATM yang dimasukan tidak dapat keluar lagi dan muncul pada layar mesin ATM yang berisi perintah untuk segera menghubungi call center, sehingga orang yang ”panik” langsung akan menghubungi nomor palsu tersebut, yang kemudian akan ditanyakan PIN yang kita miliki untuk mengeluarkan kartu ATM yang terganjal pada mesin ATM tersebut. Cara untuk menghindari kejahatan kartu ATM melalui penyesatan nomor call center palsu ini adalah dengan cara selalu mencatat nomor call center asli yang tertera pada surat petunjuk penggunaan kartu ATM supaya tidak terkecoh dengan nomor-nomor call center palsu yang ditempelkan oleh para pelaku di sekitar mesin-mesin ATM. Selain itu, jangan pernah memberitahukan nomor PIN kartu ATM yang kita miliki kepada siapapun, termasuk kepada call center atau kepada setiap pegawai bank yang bersangkutan, supaya terhindar dari tindakan penyalahgunaan kartu ATM yang kita miliki.
  3. Tindak kejahatan ATM melalui panduan dan instruksi, yang dilakukan dengan cara berpura-pura akan dan telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening tabungan yang kita miliki, sehingga kita dianjurkan untuk memeriksa saldo tabungan yang ada di mesin ATM dan menelepon para pelaku untuk memberi kabar bahwa uang telah diterima. Setelah menyadari dan memberitahu para pelaku bahwa ternyata uang yang dikirimkan belum diterima, maka saat inilah para pelaku memanfaatkan rekening yang dalam keadaan “aktif”, untuk menguras seluruh uang tabungan yang telah kita miliki ke rekening mereka. Selain itu, tidak jarang para pelaku memandu kita untuk menekan beberapa tombol pada mesin ATM pada saat kita di mesin ATM untuk melancarkan aksinya. Cara untuk menghindari kejahatan kartu ATM melalui panduan dan instruksi ini adalah selalu berusaha untuk tidak melakukan bentuk “komunikasi” dengan orang-orang yang tidak dikenal dengan baik ketika melakukan transaksi atau ketika mengoperasikan mesin ATM, sehingga para pelaku tidak bisa memanfaatkan akun tabungan kita yang sedang aktif. Selain itu, usahakan untuk tidak mudah percaya dengan janji-janji manis orang yang tidak dikenal, untuk mengirim atau menerima sejumlah uang yang mengharuskan kita mendatangi mesin ATM pada waktu-waktu yang dapat diketahui oleh para pelaku.

Apabila meninjau pada hukum yang berlaku, maka KUHP Pasal 362, 365 dan Pasal 378 menjelaskan bahwa, setiap orang yang mengambil barang sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara lima tahun, sedangkan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik memakai nama palsu maupun martabat palsu dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara empat tahun.

Selain itu, apabila meninjau UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (khususnya Pasal 30, 33, 36, 46, 49 dan Pasal 51) yang menjelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, baik dengan cara yang melanggar, menerobos, melampaui, atau dengan cara menjebol sistem pengamanan untuk maksud memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda sebanyak Rp. 12,000,000,000.

Oleh karena itu, apabila kita baru menyadari menjadi korban dari tindak kejahatan melalui media ATM, maka kita harus segera melaporkannya kepada pihak kepolisian dan bank yang bersangkutan tanpa merasa takut dan ragu dengan alasan bukti yang kita miliki tidak cukup. Perlu diketahui bahwa, sifat dari kejahatan melalui ATM memang tidak memiliki bukti fisik yang dapat kita kenali, seperti kejahatan pada umumnya.

oleh Rizky Harta Cipta SH., MH

Hukum Pidana

Tags
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.


Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melaikan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis.
Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

  1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
  2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
  3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).


Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain :

  1. UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tindak Pidana Imigrasi.
  2. UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba
  3. UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme. Dll


Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Asas-Asas Hukum Pidana

  1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
  2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut,
  3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
  4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada.
  5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia


Macam-Macam Pembagian Delik

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik ke dalam :

  1. Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.(Pasal 359 KUHP).
  2. Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.
  3. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum.
  4. Pelanggaran (Buku III KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga disebut delik Undang-undang.


Macam-Macam Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

Hukuman-Hukuman Pokok

  1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih di berlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
  2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
  3. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.
  4. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
  5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-asalan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

Hukuman Tambahan Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain :

  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Penyitaan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman keputusan hakim


sumber : wikipedia

Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Tags
Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undng-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap SH).

Ruang Lingkup Pembuktian

  1. Sistem pembuktian
  2. Jenis alat bukti
  3. Cara menggunakan dan nilai
  4. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti


Sistem Pembuktian

  1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau ”conviction intime”
  2. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif atau ”wettelijk stesel”.
  3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau ”laconvictioan raisonel”.
  4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau ”negatif wettelijk stesel”


Teori/Sistem Pembuktian

  1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction intime) Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.
  2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positif wettelijk bewijs theori) Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.
  3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction rasionnee) Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable.
  4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif wettelijk bewijs thorie)


Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan sistem conviction resionnee
Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
Jadi sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian ”negatief wettelijk stelsel” atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus:

Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya ”dua alat bukti yang sah”
Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Sistem Pembuktian Yang Dianut Indonesia

  • Pasal 183 KUHAP ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Prinsip Minimum Pembuktian
Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membutikan kesalahan terdakwa yaitu :

  • Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup).
  • Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan ”cepat”, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

Prinsip Pembuktian

  1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (notoire feiten)
  2. Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).
  3. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

Bukti, Barang Bukti dan Alat Bukti

Tags
BUKTI

KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti.

Dengan perkataan lain bahwa :

Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagai BUKTI.

BARANG BUKTI

Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat.

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang s
Seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

ALAT BUKTI

KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa :

alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP ialah :

keterangan saksi
keterangan ahli
surat
petunjuk
keterangan terdakwa

KETERANGAN SAKSI

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

Syarat Sah Keterangan Saksi
Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
Keterangan saksi harus mengenaiperistiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu = terangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP).
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis).
Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (4 syarat) :

Diterima sebagai alat bukti sah
Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi a de charge atau alat bukti lain.

KETERANGAN AHLI

Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

Syarat Sah Keterangan Ahli
Keterangan diberikan oleh seorang ahli
Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
Diberikan dibawah sumpah/ janji:
Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan
Atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan

Jenis Keterangan Ahli
Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik)
Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim)
Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum

DUA KETERANGAN AHLI = SATU ALAT BUKTI.
DUA KETARANGAN AHLI = DUA ALAT BUKTI.

Contoh merupakan satu alat bukti :

Keterangan ahli A : Sebab matinya korban karena rusaknya jaringan otak
Keterangan ahli B : luka pada kepala korban menembus batok akibat peluru keliber 45

Contoh merupakan dua alat bukti :

Keterangan Ahli A : Sebab kematian korban karena mati lemas akibat tersumbatnya saluran pernafasan.
Keterangan Ahli B : Sidik jari pada leher korban identik dengan sidik jari terdakwa.

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli
Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan
Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim

SURAT

Surat Keterangan dari seorang ahli
Memuat pendapat berdasarkan keahliannya,
Mengenai suatu hal atau suatu keadaan
Yang diminta secara resmi dari padanya
Dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah Contoh : Visum et Repertum

Ada 2 bentuk surat :

Surat Authentik/ Surat Resmi
Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan
Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

2. Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan
Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh : Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, dll.




Nilai Kekuatan Pembuktian Surat
Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)
Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim :

Dalam Acara Perdata, akta otentik menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik sebagai bukti diantara para pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran hasilnya.

Sifat Dualisme Laporan Ahli, Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan :

Sebagai alat bukti keterangan Ahli Penjelasan Pasal 186: Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyelidik atau penuntu umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.
Sebagai alat bukti surat Pasal 187 c : Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu hal atau suatu keadaan yang diminga secara resmi daripadanya.

KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan terdakwa sendiri :
Pengakuan bukan pendapat
Penyangkalan
Tentang perbuatan yang ia sendiri :
Lakukan, atau
Ketahui atau
Alami
Dinyatakan di sidang :

Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang.
Keterangan Terdakwa Diluar Sidang
Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan:
- Didukung oleh suatu alat bukti yang sah
- Mengenai hal yang didakwakan kepadanya
Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik.

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian
Harus memenuhi asas keyakinan hakim
Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

PETUNJUK

Perbuatan, atau kejadian atau keadaan.
Karena persesuainnya satu dengan yang lain
Persesuainnya dengan tidak pidana itu sendiri
Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan
Siapa pelakunya

Sumber Perolehan Petunjuk

Petunjuk hanya diperoleh dari :
- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa
- Keterangan ahli
- Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.


Bukti Petunjuk Sebagai Upaya Terakhir

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir)
Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir
Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi
Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya.
Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : Cermat, Seksama, Berdasarkan hati nurani hakim.

Hubungan Sebab Akibat

Tags
Hubungan sebab akibat (causaliteitsvraagstuk) ini penting dalam delik materiil. Selain itu juga merupakan persoalan pada delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (door het gevolg gequafili ceerde delicten) misal pasal-pasal : 187, 188, 194 ayat 2, 195 ayat 2, pasal 333 ayat 2 dan 3, 334 ayat 2 dan 3, 351 ayat 2 dan 3, 355 ayat 2 dan 3 KUHP.

Teori-teori Kausalitas (ajaran-ajaran kausalitas)
1. Teori Ekivalensi (aquivalenz-theorie) atau Bedingungstheorie atau teori condition sine qua non dari von Buri
Teori ini mengatakan : tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat kongkrit, seperti yang senyata-nyatanya, menurut waktu, tempat dan keadaannya. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan (lazim dirumuskan “nicht hiin weggedacht warden kann dan seterusnya) tanpa menyebabkan berubahnya akibat. Contoh : A dilukai ringan, kemudian dibawa ke dokter. Di tengah jalan ia kejatuhan genting, lalu mati. Penganiayaan ringan terhadap A itu juga merupakan sebab dari matinya A.

2. Teori-teori Individualisasi
Teori-teori ini memilih secara post actum (inconcreto), artinya setelah peristiwa kongkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut; sedang faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka. Penganut-penganutnya tidak banyak antara lain : Birkmayer (1885) mengemukakan : sebab adalah syarat yang paling kuat (Ursache ist die wirksamste Bedingung); Binding. Teorinya disebut “Ubergewichtstheorie” yang disebut “sebab” adalah syarat-syarat positif dalam keunggulannya (in ihrem Ubergerwicht-bobot yang melebihi) terhadap syarat-syarat yang negatif. Satu-satunya sebab ialah faktor atau syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif itu.

3. Teori-teori generalisasi
Teori-teori ini melihat secara ante factum (sebelum kejadian/in abstracto) apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (kans) untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adequate untuk timbulnya akibat yang bersangkutan (ad-aequare artinya dibuat sama). Oleh karena itu teori ini disebut teori adequat (teori adequate, Ada-quanzttheorie). Contoh-contoh tentang ada atau tidaknya hubungan sebab akibat yang adequat : Suatu jotosan yang mengenai hidung, biasanya dapat mengakibatkan hidung keluar darah. Akan tetapi apabila orang yang pukul itu menjadi buta itu bukan akibat yang adequate. Ini suatu akibat yang abnormal, yang tidak biasa.

Dalam yurisprudensi Hindia Belanda, yang sesuai dengan asas konkordantie pada waktu itu, mengikuti yurisprudensi Negeri Belanda, tidak terlihat dengan nyata teori mana yang dipakai. Hooggerechtshof condong ke teori adequate. Akan tetapi dalam pada itu di dalam berbagai putusan pengadilan dapat ditunjukkan adanya persyaratan, bahwa antara perbuatan dan akibat harus ada hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks).

a. Putusan Raad van Justitie Batavia 23 Juli 1937 (147 hal 115)
sebuah mobil menabrak sepeda motor. Pengendara sepeda motor terpental ke atas rel dan seketika itu dilindas oleh kereta api. Terlindasnya pengendara sepeda motor oleh kereta api itu dipandang oleh pengadilan sebagai akibat langsung dan segera dari penabrakan sepeda motor oleh mobil. Maka matinya si korban dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan si terdakwa (pengendara mobil).

b. Putusan Politierechter Bandung 5 April 1933
Seorang ayah yang membiarkan anaknya yang berumur 14 tahun mengendarai sepeda motornya. Anak tersebut menabrak orang. Disini memang perbuatan si ayah dapat disebut syarat (voorwaarde) dari tabrakan itu, akan tetapi tidak boleh disebut sebab dari tabrakan itu, oleh karena antara perbuatan ayah dan tabrakan itu tidak ada hubungan kausal yang langsung.

c. Putusan Politierechter Palembang 8 Nopember 1936 diperkuat oleh Hooggerechtshof 2 Pebruari 1937.
Perbuatan terdakwa yang tidak menarik seorang pengemudi mobil yang sembrono dari tempat kemudi (stuur) dan membiarkan pengemudi tersebut terus menyopir tidak dianggap sebagai sebab dari kecelakaan yang terjadi, oleh karena antara perbuatan terdakwa dan terjadinya kecelakaan itu tidak terdapat hubungan yang langsung. Perbuatan terdakwa, yang membiarkan pengemudi itu tetap menyopir, hanya dipandang sebagai suatu syarat dan bukan sebab.

d. Putusan Penagadilan Negeri Pontianak 7 Mei 1951, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
Terdakwa sebagai kerani bertanggung jawab atas tenggelamnya satu kapal yang disebabkan oleh terlalu berat muatannya dan yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, oleh karena terdakwa sebagai orang yang mengatur pemasukan barang-barang angkutan dalam kapal in casu tidak mempedulikan peringatan-peringatan dari berbagai pihak tentang terlalu beratnya muatan pada waktu kapal akan berangkat. Di dalam pertimbangan juga disebut bahwa perbuatan terdakwa mempunyai “hubungan erat” dengan “kecelakaan itu”.

Kausalitas dalam hal tidak berbuat
Persoalan ini timbul dalam delik-delik omissi dan dalam delik comisionis per ommisionem commissa (delik omissi yang tak sesungguhnya). Jenis kedua ini sebenarnya delik commissi yang dilakukan dengan “tidak berbuat”. Pada delik omissi persoalannya mudah, karena delik omissi itu adalah delik formil, sehingga tidak ada persoalan tentang kausalitas.
Kesimpulan mengenai kausalitas dalam hal tidak berbuat : sekarang tidak ada persoalan lagi, bahwa tidak berbuat itu dapat menjadi sebab dari suatu akibat. “Tidak berbuat” sebenarnya juga merupakan “perbuatan”. Dalam delik commisionis per omissionem commissa (delik omissi yang tidak sesungguhnya) “tidak berbuat” itu bukannya “tidak berbuat sama sekali” akan tetapi “tidak berbuat sesuatu”, yang diharapkan untuk diperbuat/dilakukan. Maka dengan pengertian ini hal “tidak berbuat” pada hakekatnya sama dengan “berbuat sesuatu”, dalam arti dapat menjadi syarat untuk terjadinya suatu akibat. Sedang menurut teori adequate, mengingat keadaan yang kongkrit, dapat juga mempunyai kadar untuk terjadinya akibat, jadi juga dapat menjadi “sebab”.

Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Tags
Undang-undang Hukum Acara Pidana disusun dengan didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya.

Sejalan dengan perkembangan pandangan bangsa ini terhadap hak asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus mencerminkan adanya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hal ini tergambar dari sejumlah hak asasi manusia yang terdapat dalam KUHAP yang pada dasarnya juga diatur dalam dua aturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Disamping itu asas-asas ini juga merupakan panduan penting dalam pelaksanaan berjalannya sistem peradilan pidana. Karenanya dengan asas-asas ini mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap berjalannya sistem ini dapat berjalan. Asas-asas ini pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu:

  1. Asas-asas Umum dalam sistem peradilan pidana.
  2. Asas-asas khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peradilan.
  3. Asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tersangka-terdakwa

Asas-asas umum

  1. Asas legalitas
  2. Peradilan Pidana oleh Ahli Hukum
  3. Jaksa sebagai Penuntut Umum
  4. Oportunitas dalam Penuntutan
  5. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
  6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
  7. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan Lisan
  8. Peradilan yang terbuka untuk umum;

Asas-asas khusus

  1. pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
  2. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
  3. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Asas-Asas Perlindungan tersangka-terdakwa

  1. Praduga tidak bersalah;
  2. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi);
  3. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
  4. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.

Tindak Pidana (Delik)

Tags
Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancam
an (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

  1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
  2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
  3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.


Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah :

  • Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
  • Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
  • Melawan hukum (onrechtmatig)
  • Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
  • Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana,yakni
Unsur Obyektif :

  • Perbuatan orang
  • Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  • Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif :

  • Orang yang mampu bertanggung jawab
  • Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kejahatan dan Pelanggaran
KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu.
Ada dua pendapat :

a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :

1. Rechtdelicten
Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse).
2. Wetsdelicten
Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kwalitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.
b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

2. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)
a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).
b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

3. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen commissa
a. Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
b. Delik ommisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
c. Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

4. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)
a. Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
b. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.

5. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge-stelde delicten)
a. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
b. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (voordurende en aflopende delicten)
Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).

7. Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht delicten)
Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal : penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :
a. Delik aduan yang absolut, ialah mis. : pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
b. Delik aduan yang relative ialah mis. : pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.
Delik laporan: delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde delicten)
Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi
Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.

SUBYEK TINDAK PIDANA
Bahwasanya yang menjadi subyek tindak pidana itu adalah manusia, sesuai dengan penjelasan (M.v.T) terhadap pasal 59 KUHP, yang berbunyi : “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Akan tetapi ajaran ini sudah ditinggalkan. Dalam hukum positif Indonesia, misalnya dalam “ordonansi barang-barang yang diawasi” (S.1948-144) dan “Ordonansi pengendalian harga” (S.1948-295) terdapat ketentuan yang mengatur apabila suatu badan (hukum) melakukan tindak pidana yang disebut dalam ordonansi-ordonansi itu. Ordonansi obat bius S. 27-278 jo. 33-368 pasal 25 ayat 7 atau dalam UU Darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, UU Darurat No. 7 tahun 1955 Pasal 15 dimana dalam ayat 1 dan 2 dengan tegas menyebutkan bahwa badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana.

Saksi Menurut Hukum Indonesia

Tags
Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 butir ke-26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam RUU PERLINDUNGAN SAKSI (VERSI KOALISI LSM) dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

Hak-hak saksi dalam KUHAP

Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173 KUHAP)
Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (pasal 177 ayat 1 KUHAP)
Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (pasal 178 ayat 1 KUHAP)
Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHAP)
Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1 KUHAP).


Hak-hak di atas masih sangat terbatas, mengingat modus tindak pidana yang terus berkembang dan lebih sistemik.
Di samping itu masih ada yang disebut dengan saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan.

Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti ?

Tags
Oleh : Flora Dianti, S.H., M.H.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo), Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

B. Barang Bukti
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).
Selain itu di dalam Hetterziene in Landcsh Regerment (”HIR”) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti)
Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti)
Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti)
Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

Merupakan objek materiil
Berbicara untuk diri sendiri
Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti terebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal.19).
Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law Amerika Serikat, yang disebut forms of evidence atau alat bukti adalah: real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini, real evidence (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Dasar hukum:
Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Apakah Orang yang Mengetahui Tindak Pidana Wajib Melapor ke Polisi ?

Tags
Oleh : Kasih Karunia Hutabarat, S.H.


Pengertian saksi dan keterangan saksi menurut undang-undang. Berkaitan dengan saksi, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Lebih jelas lagi dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu :
“Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Selanjutnya berkaitan dengan keterangan saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu :
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

Pada prinsipnya, menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Selanjutnya, berkaitan mengenai setiap orang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu :
“Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110 – 113, dan 115 – 129 dan 131 atau ada niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224, 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.“

Jadi dalam hal ini adalah kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan, walaupun dalam Pasal 165 KUHP tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan.



Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 73)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Ketentuan dan Persyaratan Penahanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Tags
Oleh : ANGGARA

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedudukan disangka melakukan tindak pidana, maka ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, selain UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,(“KUHAP”) maka harus juga diperhatikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (“UU No. 3/1997”) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”)

Khusus untuk Anak yang dapat diproses pidana, Mahkamah Konstitusi telah menaikkan batas minimum anak yang dapat diproses secara pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun (vide Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010).

Khusus untuk penahanan terdapat syarat–syarat yang harus dipenuhi dan harus dicantumkan secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan yaitu syarat berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHAP jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 3/1997 yaitu:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana
Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Sementara jangka waktu penahanan anak sebagaimana diatur oleh UU No. 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

JenisPenahanan            
Lama Penahanan
Penahanan/Perpanjangan Penahanan oleh
Penahanan di Penyidikan
Maks. 20 hari
Penyidik
PerpanjanganPenahanan  di Penyidikan
Maks. 10 hari
Penuntut Umum
Penahanan di tingkat    Penuntutan
Maks. 10 hari
Penuntut Umum
Perpanjangan Penahanan di tingkat penuntutan
Maks. 15 hari
Ketua PN
Penahanan di tingkat pemeriksaan Pengadilan
Maks. 15 hari
Hakim
Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Pengadilan
Maks. 30 hari
Ketua PN
Penahanan di tingkat pemeriksaan Banding
Maks. 15 hari
Hakim Banding
Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Banding
Maks. 30 hari
Ketua PT
Penahanan di tingkat pemeriksaan Kasasi
Maks. 25 hari
Hakim Kasasi
Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Kasasi
Maks. 30 hari
Ketua MA

Karena tidak terdapat informasi memadai mengenai dakwaan apa yang disangkakan, maka sangat disarankan Anda melihat ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian khusus untuk anak, berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No. 3/1997, maka anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan.

Mengingat bahwa kegiatan narkotika dinyatakan terlarang bagi untuk melibatkan anak dalam berbagai tingkat sebagaimana dinyatakan oleh UU Perlindungan Anak, maka pada dasarnya berlaku ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b jo Pasal 24 UU No. 3/1997 di mana Hakim menjatuhkan putusan dengan jenis putusan tindakan terhadap anak yang terlibat dalam kegiatan narkotika

Putusan tindakan tersebut dapat berupa :
mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dasar Hukum Pelaksanaan Rekontruksi Oleh Penyidik

Tags
Oleh : Adi Condro Bawono

1. Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi adalah Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (“Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana”). Bab III tentang Pelaksanaan, angka 8.3.d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:
“Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik:
(1) interview,
(2) interogasi,
(3) konfrontasi,
(4) rekonstruksi.”

Jadi, rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Tujuan dari pemeriksaan sendiri dapat disimpulkan dari pengaturan Bab III angka 8.3.a Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan:


“Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.


”Sedangkan, asas praduga tak bersalah dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan:


“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”


Mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan” (hlm..134) menjelaskan,


“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap."


Jadi, sepanjang rekonstruksi dilakukan dengan menghormati hak-hak tersangka sebagai seorang manusia yang memiliki hakikat dan martabat, asas praduga tak bersalah tidak dilanggar. Lebih jauh, simak juga artikel dari Romli Atmasasmita berjudul Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik.


2. Menurut Pasal 66 KUHAP, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Yahya berkomentar mengenai pasal ini (hlm. 42) sebagai berikut:


“Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Atau penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka.”


Karena tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan, ia dapat menolak untuk melakukan rekonstruksi. Hal ini juga sejalan dengan pengaturan Bab III angka 8.3.e.6 Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan:


“Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.”

Jika tersangka menolak untuk melakukan rekonstruksi, penyidik dilarang untuk menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun untuk memaksa tersangka melakukannya.

hal ini juga berhubungan dengan asas non-self incrimination, yaitu seseorang tersangka/terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan (termasuk dalam bentuk rekonstruksi) yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Simak juga artikel Hak untuk Mangkir.


3. Sesuai pengaturan Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana, hasil pemeriksaan rekonstruksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mengenai BAP ini Yahya menjelaskan (hlm. 137), jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa. BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan (dan rekonstruksi) itu tidak sah, dengan jalan mengajukan ke praperadilan atas dasar penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan Yahya di atas, jelas bahwa terhadap BAP hasil dari rekonstruksi dapat dilakukan upaya praperadilan, misalnya dalam hal BAP merupakan hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan.



Dasar hukum:
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Kenapa Pelaku Tindak Pidana Ringan Tidak Ditahan ?

Tags
Oleh : Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari

Sebelumnya, perlu kami perjelas dulu makna dari “dihukum penjara” dengan “ditahan” atau “dilakukan penahanan”. Seseorang yang dihukum penjara berarti terhadap orang tersebut telah dilakukan proses peradilan, statusnya telah menjadi terdakwa, kemudian orang tersebut terbukti bersalah sehingga dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim. Lebih jauh simak Perbedaan Hak Tersangka dan Terpidana.

Berbeda halnya dengan penahanan. Penahanan dapat dilakukan bahkan mulai dari sebelum proses persidangan dimulai. Sesuai Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) disebutkan:

Pasal 21
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Selanjutnya, kami tidak mempunyai data ataupun informasi mengenai apakah benar tindak pidana ringan (tipiring) jarang dilanjutkan ke pengadilan. Namun, untuk mengetahui kapan seseorang ditetapkan sebagai tersangka silakan simak artikel Proses Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Wilayah RI.

Kemudian, mengenai mengapa terhadap pelaku tipiring tidak dilakukan penahanan, mengutip penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” (2003: 422), dinyatakan tindak pidana ringan (tipiring) ditentukan berdasarkan “ancaman pidananya”. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yakni :

tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan;
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan
“penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Jika ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP ini kemudian dikaitkan dengan ketentuan terkait penahanan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang antara lain menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tipiring yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan memang tidak dilakukan penahanan.

Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Masalah Pemalsuan KTP Untuk Jual Beli Tanah

Tags
OLEH :DIANA KUSUMASARI

Pada dasarnya, penggunaan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) palsu dapat dikenakan pidana karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya pada ketentuan ayat (2). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Lebih jauh, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Masih menurut R. Soesilo, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan. Lebih jauh, simak artikel Ancaman Hukuman Buat Pengguna Ijazah Palsu.

Dalam hal ini, penjualan tanah milik ayah Anda oleh pelaku yang menggunakan KTP palsu tersebut tentu menimbulkan kerugian materiil bagi ayah Anda, sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat tersebut.

Selain itu, setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun tentu (harus) memiliki KTP. Oleh karena itu, jika kemudian pelaku pemalsuan KTP memiliki KTP lain, dapat dikenakan Pasal 97 UU Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”):

“Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Terkait dengan penjualan tanah milik ayah Anda, sertifikat atas nama ayah Anda membuktikan bahwa ayah Andalah yang berhak atau sebagai pemilik atas tanah tersebut. Anda tidak menjelaskan secara rinci bagaimana sertifikat tersebut bisa berada pada penguasaan orang lain. Jika orang yang menjual tanah tersebut menguasai sertifikat tersebut karena memang dititipkan oleh ayah Anda, maka orang tersebut dapat dilaporkan karena penggelapan (lihat Pasal 372 KUHP). Lebih jauh, simak artikel Penggelapan dan Penipuan. Namun, jika orang tersebut menguasainya secara melawan hukum maka dapat dilaporkan karena pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (lihat Pasal 362 KUHP).

Menyarikan pendapat praktisi hukum Irma Devita Purnamasari dalam bukunya Panduan Lengkap Hukum Pertanahan (hal. 17-24), dalam proses jual beli tanah dan/atau bangunan, biasanya PPAT akan meminta data-data yang meliputi:
I. Data tanah, meliputi:
Asli PBB 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayarnya).
Asli Sertifikat taah (untuk pengecekan dan balik nama).
Asli IMB (bila ada, dan untuk diserahkan pada Pembeli setelah selesai proses AJB).
Bukti pembayaran rekening listrik, telpon, air (bila ada).
Jika masih dibebani Hak Tanggungan (Hipotik), harus ada Surat Roya dari Bank yang bersangkutan.
Catatan: point yang digari bawahi mutlak harus ada, tapi yang selanjutnya optional

II. Data Penjual & Pembeli (masing-masing) dengan kriteria sebagai berikut:
Perorangan
Copy KTP suami isteri.
Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah.
Copy Keterangan WNI atau ganti nama (bila ada, untuk WNI keturunan).

2. Perusahaan:
Copy KTP Direksi & komisaris yang mewakili.
Copy Anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya dari Menteri kehakiman dan HAM RI.
Rapat Umum Pemegang Saham PT untuk menjual atau Surat Pernyataan Sebagian kecil asset.

Catatan: Untuk fotokopi identitas diri, Akta Nikah dan Kartu Keluarga, wajib dibawa dan diperlihatkan aslinya kepada notaris pada saat penandatanganan.

Dalam hal Suami/isteri atau kedua-duanya yang namanya tercantum dalam sertifikat sudah meninggal dunia, maka yang melakukan jual beli tersebut adalah Ahli Warisnya. Jadi, data-data yang diperlukan adalah:
Surat Keterangan Waris
Untuk pribumi: Surat Keterangan waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah yang dikuatkan oleh Camat.
Untuk WNI keturunan: Surat keterangan Waris dari Notaris
Copy KTP seluruh ahli waris.
Copy Kartu keluarga dan Akta Nikah
Seluruh ahli waris harus hadir untuk tanda-tangan AJB, atau Surat Persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah seorang di antara mereka yang dilegalisir oleh Notaris (dalam hal tidak bisa hadir).
bukti pembayaran BPHTB Waris (Pajak Ahli Waris), dimana besarnya adalah 50% dari BPHTB jual beli setelah dikurangi dengan Nilai tidak kena pajaknya.
( Sumber: Panduan Lengkap Hukum Pertanahan )

Selain itu, Irma menambahkan, sebelum dilaksanakan jual beli, harus dilakukan:
Pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah pada kantor pertanahan yang berwenang
Para pihak harus melunasi pajak jual beli atas tanah dan bangunan tersebut.
Sebagai kesimpulan, hal yang dapat Anda lakukan adalah melaporkan ke kantor kepolisian setempat perihal hilangnya sertifikat tanah tersebut dan melaporkan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh orang lain tanpa hak. Selanjutnya, pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti laporan Anda.

Dasar hukum:
Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan